NEWS
Hironimus Taime Usulkan Reformasi Polri dan Amandemen UUD 1945
ASKARA - Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD), Hironimus Taime, menyoroti maraknya opini publik terkait wacana pembubaran Polri yang beredar luas di media sosia ...
#AMANDEMEN UUD
NEWS
Sultan Sebut Amandemen UUD Kembali ke Naskah Asli Sebagai Wacana Tidak Realistis
ASKARA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengkritisi wacana politik pihak-pihak yang ingin mengamandemen konstitusi Undang-unda ...
NEWS
Kaji Ulang Hasil Amandemen UUD NRI 1945
ASKARA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan pimpinan MPR siap menerima DPD RI beserta Ketua Dewan Presidium Konst ...
NEWS
Guspardi Gaus: Wacana Pembubaran DPD Harus Melalui Amandemen UUD
ASKARA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar DPD RI dibubarkan. Menurut Jimly, selama menjabat sebagai anggota ...
OPINI
Kaji Ulang Amandemen UUD 1945, Hasil Amandemen Merubah Bangsa Kita Menjadi Pengecut
Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Para pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami sistem pada yang mendasari UUD 1945, A ...
NEWS
Dosen Fisip UI: Amandemen UUD 1945 Konstitusi Paling Brutal, Negara Menjelma Menjadi Oligarki
ASKARA - Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali, menilai amandemen UUD 1945 yang terjadi pada rent ...
NEWS
Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
ASKARA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konsepsi negara demokratis, amandemen Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu hal yang tabu. Bahkan negara ...
NEWS
Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur soal Amandemen UUD
ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan ikut campur dengan wacana amandeme ...
NEWS
Bambang Soesatyo: PPHN Akan Menjadi Payung Ideologi dan Konstitusional
ASKARA - Amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 perlu dilakukan. Hal itu untuk memberikan penambahan wew ...
